Hampir Separuh Siswa Bandung Terindikasi Gangguan Mental, Ini Langkah yang Disiapkan Pemerintah
Halo Teman Voks,
Isu kesehatan mental kembali menjadi sorotan serius di Kota Bandung. Kali ini datang dari dunia pendidikan. Berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan di sekolah-sekolah pada periode Agustus hingga Oktober 2025, puluhan ribu siswa terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat yang beragam.
Data skrining menunjukkan, dari total 148.239 peserta didik yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa atau sekitar 48,19 persen terindikasi mengalami gangguan mental. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan menjadi alarm penting bagi semua pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah.
Jenjang SMP Jadi yang Paling Rentan
Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat. Di kelompok usia ini, tercatat 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Dari jumlah tersebut, 30,55 persen teridentifikasi memiliki masalah kesehatan jiwa.
Jika dilihat lebih detail, mayoritas siswa mengalami gejala ansietas atau kecemasan. Sebanyak 76,46 persen menunjukkan gejala ansietas ringan, sementara 7,89 persen terindikasi mengalami ansietas berat. Selain itu, 15,23 persen siswa mengalami gejala depresi ringan, dan 7,42 persen terindikasi depresi berat.
Fase remaja awal memang kerap disebut sebagai masa paling rentan. Tekanan akademik, perubahan emosi, pengaruh lingkungan sosial, hingga paparan media digital menjadi faktor yang saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi kondisi mental siswa.
SD hingga SMA Juga Tak Luput
Gangguan kesehatan mental tidak hanya ditemukan pada siswa SMP. Pada jenjang SD/MI sederajat, dari 80.724 peserta, sebanyak 43.390 siswa atau sekitar 53,75 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Gejala yang dominan pun masih berkisar pada ansietas ringan dan depresi ringan.
Sementara itu, pada jenjang SMA/MA sederajat, angka siswa yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa berada di kisaran 25,79 persen. Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), persentasenya mencapai 48,51 persen.
Data ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental bukan persoalan satu jenjang pendidikan saja, melainkan menyentuh hampir seluruh kelompok usia pelajar di Kota Bandung.
Disdik Siapkan Asesmen dan Pendampingan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, membenarkan data tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan asesmen lanjutan sebagai dasar penanganan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Asep, tindak lanjut akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Mulai dari pendampingan intensif di sekolah, hingga rujukan ke layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.
“Kalau hasil asesmen masih memungkinkan anak tetap belajar di sekolah umum, maka guru BK akan mengawal secara khusus,” ujar Asep.
Namun, jika kemampuan anak dinilai berada jauh di bawah rata-rata, pihak sekolah akan berkomunikasi dengan orang tua untuk membahas kemungkinan rujukan ke sekolah berkebutuhan khusus, seperti SLB.
Program Penguatan Mental Sudah Dimulai Sejak 2025
Asep menjelaskan bahwa penguatan kesehatan mental siswa sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2025. Salah satu langkah strategisnya adalah program penguatan karakter dengan pendekatan bela negara yang melibatkan TNI dan Polri.
Program ini digagas untuk membangun pola pikir positif, menanamkan kemandirian, rasa tanggung jawab, serta ketahanan mental pada siswa. Harapannya, anak-anak tidak mudah terprovokasi, terintimidasi, atau tertekan oleh lingkungan sekitarnya.
Pada tahap awal, program ini diprioritaskan untuk siswa kelas 9 SMP yang dinilai berada pada fase paling rawan secara psikologis.
Kolaborasi Lintas Dinas Jadi Kunci
Penanganan kesehatan mental siswa di Kota Bandung tidak dilakukan secara parsial. Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial.
“Penanganan kesehatan mental tidak bisa berdiri sendiri. Harus kolaboratif, karena persoalan anak menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan anak hingga sosial,” kata Asep.
Dalam waktu dekat, seluruh guru Bimbingan Konseling se-Kota Bandung juga akan dikumpulkan untuk mendapatkan penguatan kapasitas. Disdik turut menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk memberikan pelatihan dan pemetaan kompetensi guru BK.
Melalui pembekalan langsung dari para psikolog, guru BK diharapkan lebih peka dalam mendeteksi perubahan perilaku, pola pikir, serta potensi risiko pada siswa.
Tanggung Jawab Bersama
Temuan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental anak adalah tanggung jawab bersama. Sekolah, keluarga, lingkungan, dan pemerintah perlu berjalan beriringan dalam menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi tumbuh kembang siswa.
Teman Voks, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Semoga langkah-langkah yang disiapkan ini bisa menjadi awal dari sistem pendampingan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan anak-anak Bandung.
