Ratusan Siswa Keracunan Massal di Cipongkor, Program MBG Dihentikan Sementara
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat saat ini tengah melakukan langkah penyelidikan menyeluruh terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ini diduga terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang berasal dari program pemerintah yang dikenal dengan nama Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menjadi perhatian serius karena jumlah korban yang terdampak tidak sedikit dan melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa hingga Senin malam, tepatnya tanggal 22 September, total jumlah siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan mencapai 301 orang. Para siswa tersebut berasal dari berbagai tingkatan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga lingkup kasus ini cukup luas dan melibatkan banyak pihak.
Dalam pernyataannya di Bandung, Selasa (23/9), Hendra mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi peristiwa ini. Ia menegaskan bahwa pada saat yang sama, tim kesehatan dari berbagai fasilitas tengah fokus memberikan penanganan terbaik kepada para korban.
Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan bahwa para siswa yang terdampak mendapatkan pertolongan darurat di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Cipongkor. Rincian penanganannya antara lain, sebanyak 116 siswa dirawat di Puskesmas Cipongkor, kemudian ada 13 siswa yang ditangani di Bidan Desa Sirnagalih, sementara 27 siswa lainnya mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin. Tidak berhenti di sana, sebanyak 127 siswa ditangani di Posko Kecamatan Cipongkor, dan 18 siswa lainnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Anugrah. Jumlah ini masih bisa terus bertambah seiring laporan yang masuk karena korban baru terus berdatangan.
“Pendataan masih terus dilakukan secara berkelanjutan karena korban yang mengalami gejala terus berdatangan ke berbagai fasilitas kesehatan. Kami sudah menyiapkan beberapa titik penanganan medis, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, hingga posko darurat, agar semua korban bisa segera mendapatkan pertolongan,” ujar Hendra.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk menampung dan menangani para korban. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah pasokan oksigen, mengingat sebagian besar korban mengalami gejala yang memerlukan bantuan pernapasan.
“Saat ini kebutuhan paling mendesak memang oksigen. Kami sudah mengatur distribusi oksigen dari RSUD Cililin, dan juga telah berkoordinasi dengan RSUD Cikalong Wetan agar bisa menambah pasokan yang diperlukan,” kata Lia.
Lebih lanjut, Lia menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus ini. Penetapan status tersebut dilakukan setelah data mengenai jumlah korban terkumpul serta sampel makanan dan muntahan korban diambil untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.
“Tadi tim medis sudah mengambil sampel muntahan para korban, dan sampel tersebut akan segera dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Setelah hasilnya keluar, maka status kejadian luar biasa ini akan benar-benar ditetapkan secara resmi,” ungkapnya.
Menyusul peristiwa tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan keputusan ini diambil usai dirinya meninjau langsung kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan di wilayah Cipongkor. Menurut Dadan, secara umum kondisi dapur sudah cukup baik, namun tetap ada kemungkinan terjadi keteledoran dalam pelaksanaan yang menjadi pemicu masalah serius ini.
“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu yang harus jadi perbaikan menyeluruh. Saya sudah minta untuk setop sementara,” ujar Dadan di Bandung Barat, Selasa (23/9).
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa SPPG di Cipongkor merupakan unit baru, sehingga seharusnya program ini dijalankan secara bertahap agar tenaga dapur bisa beradaptasi dengan baik. Idealnya, pelaksanaan MBG dimulai dengan melayani dua hingga tiga sekolah terlebih dahulu sebelum diperluas ke sekolah-sekolah lain. Namun, dalam kasus ini, dapur tersebut langsung menyiapkan makanan dalam jumlah besar untuk banyak sekolah sekaligus, sehingga menimbulkan kendala teknis yang berpotensi menyebabkan insiden keracunan massal.
“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” jelas Dadan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional dapur BGN yang ketat, termasuk higienitas, kelengkapan peralatan, serta kualifikasi personel. Ia menegaskan bahwa mulai saat ini, proses pengolahan makanan harus dilakukan maksimal dalam waktu 4–5 jam untuk menjaga kualitas makanan tetap layak konsumsi.
“Kadang mereka harus bangun malam dan menyiapkan dalam waktu singkat. Sekarang kami instruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam. Selain itu bahan baku juga harus berasal dari supplier berkualitas,” ujar Dadan.
Source : Antara News
Penulis : Dennisa Rizky Yudhistira
