Raja Ampat Disorot: Tambang Nikel Rusak Alam, Pemerintah dan Publik Bereaksi – Destinasi impian para pelancong dunia kini sedang terluka. Raja Ampat, surganya Papua Barat Daya yang dikenal akan terumbu karang eksotis dan perairan jernih bak kristal, kini berada di ujung tanduk akibat aktivitas pertambangan nikel yang dinilai merusak lingkungan. Empat perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah ini kini menjadi sorotan tajam.
Empat perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Mereka semua tengah diawasi oleh pemerintah setelah muncul dugaan bahwa aktivitas mereka menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya di pulau-pulau kecil Raja Ampat yang sangat rentan terhadap gangguan ekologis.
Salah satu yang paling disorot adalah Pulau Manuran, yang disebut mengalami kerusakan akibat tambang yang dikelola PT KSM. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi kuat terjadinya kerusakan lingkungan di sana.
“Kami menemukan adanya sedimentasi dan kekeruhan di bibir pantai akibat kolam pengendapan tambang (settling pond) yang jebol,” ujarnya. “Hal ini sangat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir yang sangat sensitif.”
Pemerintah pusat melalui Kementerian LHK kini tengah meninjau ulang dokumen lingkungan dari keempat perusahaan tersebut. Menariknya, Hanif menyebut bahwa dokumen persetujuan lingkungan untuk PT ASP justru belum masuk ke kementeriannya, meskipun persetujuan tersebut telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat.
Kamu Bisa Baca Juga : Kasus Covid-19 Naik Tipis di Indonesia, Menkes: Belum Separah Singapura dan Thailand
Tambang Serobot Lingkungan, Publik Panas
Tak hanya dari pemerintah, reaksi keras juga datang dari publik dan tokoh nasional. Salah satunya dari anggota DPR sekaligus Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila, Fadli Zon. Ia secara terang-terangan mengkritik aktivitas tambang di Raja Ampat.
“Kita harapkan jangan ada satu pun kegiatan penambangan yang bisa merusak keindahan dan ekosistem alam Raja Ampat, yang tidak hanya penting bagi Indonesia, tapi juga dunia,” kata Fadli Zon saat diwawancarai media, Selasa (3/6/2025).
Ia juga menyoroti kemungkinan dampak tambang terhadap situs-situs sejarah dan kebudayaan lokal di wilayah tersebut. “Raja Ampat bukan sekadar indah, tapi juga kaya akan nilai sejarah dan budaya. Aktivitas tambang yang tidak terkendali bisa menghancurkan itu semua,” ujarnya.
Menimbang Ulang ‘Harga’ Sebuah Investasi
Kondisi ini membuka kembali perdebatan lama: sampai sejauh mana Indonesia harus membuka ruang untuk investasi ekstraktif seperti tambang, apalagi di wilayah-wilayah yang secara ekologis dan kultural sangat rentan?
Penduduk lokal Raja Ampat sendiri sejak lama menggantungkan hidup pada laut dan ekowisata. Kerusakan lingkungan sekecil apapun dapat berdampak pada sumber penghidupan mereka. Jika laut rusak, wisatawan enggan datang, dan mata pencaharian masyarakat ikut terancam.
Beberapa LSM lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace Indonesia juga menyerukan penghentian tambang di wilayah konservasi dan pulau-pulau kecil. Mereka menyebut bahwa UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya menjadi landasan bahwa eksploitasi di pulau kecil perlu dikaji lebih ketat atau bahkan dilarang.
Langkah Pemerintah: Cek Ulang dan Evaluasi
Untuk saat ini, langkah yang diambil pemerintah pusat adalah meninjau kembali seluruh dokumen perizinan dan menindak jika ditemukan pelanggaran. Menteri LHK menegaskan, jika terbukti melanggar, perusahaan tambang bisa dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, hingga sanksi pidana jika terbukti menyebabkan kerusakan ekologis yang berat.
Namun publik tampaknya tidak ingin berhenti di situ. Desakan untuk moratorium tambang di seluruh wilayah Raja Ampat makin menggema, terutama di media sosial. Tagar seperti #SaveRajaAmpat dan #StopTambangRajaAmpat sudah mulai ramai digunakan warganet.
Voks Take: Jangan Ulangi Salah yang Sama
Indonesia punya catatan panjang soal tambang yang merusak: dari kasus Freeport di Papua, tambang emas di Sumbawa, hingga nikel di Sulawesi. Kini, Raja Ampat tengah mengarah ke jalur serupa jika tidak ditangani dengan hati-hati.
Harapannya sederhana: pembangunan tak boleh mengorbankan masa depan. Karena sekali rusak, ekosistem seperti Raja Ampat bisa membutuhkan ratusan tahun untuk pulih — atau bahkan tidak bisa pulih sama sekali.
Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik seluruh anak bangsa — bahkan dunia. Sudah waktunya suara alam didengar lebih lantang daripada suara mesin ekskavator.
