Prabowo dan Board of Peace, Diplomasi Realistis Indonesia untuk Palestina
Bandung — Teman Voks, Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan langsung mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keterlibatan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Penjelasan itu disampaikan dalam pertemuan bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog penting untuk menjelaskan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Isu Palestina, yang hingga kini belum menemukan titik terang, kembali menjadi sorotan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Pendekatan Realistis Presiden Prabowo
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Menurut Dino, dalam kondisi global saat ini, opsi diplomatik yang tersedia memang sangat terbatas.
“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, saat ini satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Dino menekankan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan yang bisa langsung menyelesaikan konflik Palestina. Forum ini lebih merupakan sebuah eksperimen diplomasi yang penuh risiko dan ketidakpastian. Namun, justru di titik inilah Presiden Prabowo dinilai memahami tantangan secara utuh.
Menurut Dino, Presiden Prabowo tidak menempatkan Board of Peace sebagai “obat mujarab”, melainkan sebagai salah satu upaya yang tetap harus dijalani dengan perhitungan matang.
Tetap Berpegang pada Prinsip Nasional
Hal yang paling diapresiasi Dino adalah sikap kehati-hatian Presiden Prabowo. Indonesia, kata dia, masuk ke dalam Board of Peace dengan kesadaran penuh akan prinsip dan kepentingan nasional yang tidak boleh dikompromikan.
“Yang saya paling suka adalah kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar jika ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan nasional,” tegas Dino.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan pandangan komunitas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk Foreign Policy Community of Indonesia, yang menekankan pentingnya kedaulatan dalam menentukan arah diplomasi.
Pentingnya Konsultasi Negara-Negara Islam
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses panjang yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan terlibat dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan langkah sepihak, melainkan hasil dari rangkaian konsultasi intensif.
“Indonesia ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam,” ujar Hassan.
Delapan negara yang terlibat dalam konsultasi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace. Kehadiran negara-negara ini juga diharapkan mampu menjaga agar proses yang berjalan tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Diplomasi Tak Selalu Lewat PBB
Hassan juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sejarah diplomasi global, banyak proses perdamaian yang justru lahir dari mekanisme di luar PBB.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Proses di luar kerangka PBB tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan,” katanya.
Pandangan ini memperkuat posisi Indonesia yang memilih tetap aktif dalam berbagai jalur diplomasi, tanpa menutup diri pada mekanisme alternatif yang berpotensi membawa dampak nyata.
Fokus Utama: Rakyat Palestina
Di akhir, Hassan menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatan dalam Board of Peace. Semua keputusan akan dikaji berdasarkan kesesuaian dengan niat utama Indonesia, yakni membantu rakyat Palestina.
“Kita punya kedaulatan untuk memutuskan apakah akan lanjut atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya,” ujarnya.
Bagi Teman Voks, langkah Indonesia ini menunjukkan bahwa diplomasi bukan sekadar sikap simbolik, melainkan upaya aktif yang terus disesuaikan dengan realitas global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mencoba tetap hadir, realistis, dan berprinsip dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di panggung dunia.
