Peredaran Tramadol di Bandung Jadi Sorotan, Pemkot Akui Keterbatasan Regulasi
Teman Voks, maraknya peredaran obat keras jenis Tramadol di Kota Bandung kini menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Bandung mengakui masih adanya keterbatasan regulasi yang membuat penanganan kasus ini belum bisa dilakukan secara maksimal.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kota Bandung mendorong penguatan pengawasan serta edukasi masyarakat untuk menekan penyalahgunaan obat keras, terutama di kalangan remaja.
Pemkot Bandung Akui Terbentur Aturan Nasional
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menindak peredaran Tramadol karena aturan yang berlaku masih berada di tingkat nasional.
Menurut Farhan, Tramadol saat ini belum masuk dalam kategori narkotika golongan satu. Artinya, kepemilikan obat ini masih diperbolehkan selama disertai resep dokter.
“Kalau ada yang membawa dengan resep, itu tidak bisa langsung ditindak. Itu memang ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Bahkan, dalam kondisi tanpa resep sekalipun, aparat hanya dapat menyita obat tanpa bisa langsung memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku.
Koordinasi dengan BNN dan BPOM
Untuk mencari solusi, Pemkot Bandung telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong adanya penguatan regulasi, khususnya dalam pengawasan obat golongan G agar tidak disalahgunakan.
Farhan juga menyebut bahwa pemerintah daerah akan mengusulkan perubahan aturan ke pemerintah pusat agar celah hukum yang ada saat ini bisa segera ditutup.
DPRD Soroti Lemahnya Sistem Pengawasan
Di sisi lain, DPRD Kota Bandung menilai maraknya peredaran Tramadol menjadi indikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.
Anggota DPRD, Edwin Senjaya, menegaskan bahwa peredaran obat keras secara bebas tidak mungkin terjadi tanpa adanya celah dalam rantai distribusi.
“Kalau peredaran ini berlangsung terus, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem pengawasannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyalahgunaan Tramadol tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.
Bahaya Penyalahgunaan Tramadol
Teman Voks, penggunaan Tramadol tanpa pengawasan medis bisa menimbulkan dampak serius, seperti:
- Ketergantungan (adiksi)
- Gangguan sistem saraf
- Penurunan fungsi kognitif
- Risiko tindakan kriminal akibat efek samping
Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena banyak kasus melibatkan generasi muda.
Dorongan Penindakan hingga Jaringan Utama
DPRD juga mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak penjual di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi hingga ke pemasok utama.
Selain itu, pengawasan terhadap:
- Apotek
- Toko obat
- Jalur distribusi
harus diperketat dengan sistem yang lebih terintegrasi agar tidak ada celah penyalahgunaan.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci
Tak hanya penindakan, edukasi masyarakat juga dinilai penting. DPRD meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan obat keras tanpa resep dokter.
Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat krusial dalam mencegah penyalahgunaan, terutama di kalangan remaja.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih aktif melaporkan jika menemukan indikasi penjualan obat ilegal di lingkungan sekitar.
Kesimpulan
Peredaran Tramadol di Bandung menjadi alarm serius bagi semua pihak. Keterbatasan regulasi saat ini membuka celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Teman Voks, solusi dari masalah ini membutuhkan kerja sama lintas sektor—mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang masif, diharapkan penyalahgunaan obat keras bisa ditekan, sehingga keamanan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
