Pemprov DKI Pastikan Pemulihan Fasilitas Publik Pasca Demo di Depan DPR
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk segera memulihkan berbagai fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senin, 25 Agustus 2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan menunda langkah perbaikan demi memastikan fasilitas publik kembali berfungsi normal.
Salah satu fasilitas yang terdampak dari aksi unjuk rasa itu adalah kamera pengawas atau CCTV yang berada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Kerusakan tersebut dinilai penting untuk segera ditangani mengingat peran CCTV sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota.
“Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun kondisinya. Walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada di lokasi saat peristiwa itu berlangsung, tetap saja ini menjadi kewajiban kami untuk memperbaiki dan membersihkan area sekitar,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (28/8).
Lebih lanjut, Pramono menuturkan bahwa pemerintah provinsi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung bergerak cepat membersihkan sisa-sisa demonstrasi pada malam setelah aksi berlangsung. Pembersihan dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah maupun material bekas demonstrasi yang mengganggu masyarakat dan aktivitas lalu lintas.
“Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1–2 jam sudah bersih. Jadi begitu ada kejadian, petugas langsung turun,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pemprov DKI berusaha menjaga citra Jakarta sebagai ibu kota yang tertib dan bersih, meskipun sering menjadi lokasi konsentrasi aksi massa.
Berdasarkan data resmi DLH DKI Jakarta, aksi unjuk rasa pada 25 Agustus di kawasan Gedung DPR/MPR hingga Medan Merdeka meninggalkan 18,72 ton sampah. Jumlah ini tergolong besar, mengingat hanya berasal dari kegiatan satu hari. Sampah yang ditinggalkan sebagian besar berupa material anorganik, seperti spanduk, banner, botol plastik, dan poster-poster bekas yang dibawa massa aksi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa jumlah personel yang diterjunkan untuk menangani pembersihan mencapai 250 orang. Mereka terdiri dari 150 petugas kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat serta 100 personel PPSU yang berasal dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.
“Jenis sampah yang mendominasi memang sampah anorganik. Itu sebabnya kami turunkan personel cukup banyak agar area bisa cepat kembali bersih,” jelas Asep.
Selain tenaga manusia, proses pembersihan juga melibatkan berbagai peralatan penunjang. DLH mengerahkan 12 unit road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga unit mini dump truk, serta 10 truk besar untuk mengangkut sampah-sampah yang terkumpul. Dengan dukungan peralatan tersebut, pekerjaan pembersihan dapat dilakukan lebih efisien, terutama di area dengan volume sampah besar.
Kegiatan pembersihan difokuskan pada dua titik utama, yaitu kawasan sekitar Gedung DPR/MPR yang mencakup Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur. Petugas mulai bekerja sejak pukul 20.00 WIB untuk melakukan penyisiran awal, sementara pembersihan intensif dilakukan mulai pukul 23.00 WIB hingga dini hari ketika lalu lintas relatif sepi.
Gubernur Pramono menegaskan kembali bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bahwa fasilitas umum milik warga harus selalu dijaga. Menurutnya, meskipun kerusakan terjadi akibat aksi yang dilakukan oleh pihak lain, Pemprov DKI tetap memiliki kewajiban penuh untuk memperbaiki.
“Pemerintah Jakarta tidak boleh lepas tangan. Bagaimanapun juga, fasilitas ini milik masyarakat. Kalau rusak, kami yang harus memastikan bisa kembali digunakan,” tutur Pramono.
Ia juga mengimbau masyarakat, terutama para peserta aksi, agar tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak sarana umum ketika menyampaikan aspirasi. Demonstrasi, kata Pramono, merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang, tetapi harus dilakukan secara tertib tanpa menimbulkan kerugian bagi publik.
Pemprov DKI berkomitmen untuk menjaga suasana kondusif di ibu kota, khususnya setelah adanya kegiatan politik atau aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Pramono menambahkan bahwa langkah cepat pemerintah daerah dalam membersihkan dan memperbaiki fasilitas pasca demo diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Jakarta.
“Kami ingin tunjukkan bahwa apapun yang terjadi, Jakarta harus tetap bersih, rapi, dan fasilitas publiknya tetap bisa digunakan masyarakat,” kata Pramono.
Ke depan, Pemprov DKI berencana memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan serta masyarakat sekitar lokasi rawan demonstrasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar fasilitas publik bisa lebih terlindungi. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, termasuk dengan tidak membuang sampah sembarangan saat mengikuti aksi.
Dengan berbagai upaya ini, Pemprov DKI berharap kejadian serupa tidak menimbulkan dampak besar terhadap fasilitas kota. Aksi demonstrasi tetap bisa berjalan, tetapi kondisi Jakarta tetap terjaga sebagai kota yang nyaman bagi semua.
Source : Antara News
Penulis : Dennisa Rizky Yudhistira
