Pemkot Bandung Perkuat Pencegahan Korupsi, Wali Kota Farhan Koordinasi dengan KPK
Voks Radio Bandung – Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menjalin koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan dalam pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2026 serta program prioritas pembangunan daerah yang digelar di Balai Kota Bandung pada 11 Maret 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai penguatan sistem pengawasan menjadi hal penting agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Farhan, proses pengawasan harus berjalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Dari perencanaan ke pelaksanaan itu pengawasannya tidak boleh longgar. Jangan sampai perencanaannya sudah bagus, tapi ketika pelaksanaannya dilepas justru menimbulkan masalah dan keluhan masyarakat,” ujar Farhan.
Fokus pada Tiga Area Pengawasan
Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi, Pemkot Bandung memfokuskan pengawasan pada tiga sektor utama.
Ketiga sektor tersebut meliputi perencanaan pembangunan proyek strategis daerah, pengelolaan aset daerah, serta perizinan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Farhan menjelaskan sejumlah ruas jalan prioritas menjadi bagian dari proyek strategis daerah yang membutuhkan pengawasan ketat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian penting. Salah satu kawasan yang disoroti adalah Teras Cihampelas, yang selama ini menjadi perhatian publik terkait pengelolaannya.
Menurut Farhan, potensi pendapatan Kota Bandung sebenarnya cukup besar. Karena itu diperlukan penyempurnaan sistem kerja serta pengawasan yang lebih kuat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.
“Potensi pendapatan kita besar sekali. Sehingga kita perlu menyempurnakan SOP dan memperkuat pengawasan,” kata Farhan.
Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Farhan juga menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas pemerintahan menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia berharap penguatan sistem pengawasan dapat mencegah potensi terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan sekaligus menghilangkan risiko terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.
KPK Soroti Potensi Kerentanan
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Dua KPK Arief Nurcahyo menyampaikan bahwa Kota Bandung masih memiliki kerentanan terhadap potensi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan bahwa posisi Kota Bandung masih berada dalam kategori rentan.
“SPI Kota Bandung masih berada di area rentan. Artinya masih ada potensi terjadinya tindak pidana korupsi sehingga perlu penguatan sistem pengawasan,” ujar Arief.
Menurutnya, KPK saat ini terus melakukan pendalaman terhadap sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadinya praktik korupsi.
Sektor yang Jadi Perhatian
Beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian KPK antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Selain itu, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi hal yang sangat penting, termasuk program-program yang berasal dari usulan pokok pikiran DPRD.
Arief menegaskan bahwa setiap pengguna anggaran memiliki tanggung jawab penuh terhadap program yang dijalankan.
Karena itu, sistem pengawasan internal serta transparansi dalam penggunaan anggaran harus benar-benar diterapkan secara konsisten.
“Pengguna anggaran memiliki tanggung jawab penuh terhadap program yang dilaksanakan. Karena itu transparansi dan pengawasan internal harus benar-benar dijalankan,” kata Arief.
Dorong Sistem Pemerintahan yang Lebih Transparan
Koordinasi antara Pemkot Bandung dan KPK ini diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bagi Teman Voks, langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan baik serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
