Panglima TNI Keluarkan Perintah Siaga 1 untuk Seluruh Jajaran
Bandung, Voks Radio – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agus Subiyanto mengeluarkan telegram perintah siaga 1 kepada seluruh jajaran TNI. Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu malam, 7 Maret 2026.
Menurut Aulia, perintah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi strategis, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujarnya.
TNI Diminta Siagakan Personel dan Alutsista
Dalam telegram tersebut, salah satu instruksi utama adalah meminta seluruh Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI untuk menyiagakan personel serta alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Selain itu, satuan TNI juga diminta meningkatkan patroli keamanan di berbagai objek vital strategis serta pusat kegiatan ekonomi. Lokasi yang menjadi fokus pengamanan antara lain bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga kantor milik perusahaan listrik negara.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga di berbagai titik penting yang berkaitan dengan aktivitas publik dan perekonomian.
Deteksi Udara 24 Jam
Instruksi lain dalam telegram tersebut ditujukan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanudnas. Satuan ini diperintahkan untuk melakukan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Pengawasan udara tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman yang dapat muncul dari wilayah udara Indonesia.
Pemantauan WNI di Negara Terdampak Konflik
Selain kesiapsiagaan di dalam negeri, TNI juga diminta melakukan pemantauan terhadap kondisi warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di wilayah yang terdampak konflik.
Dalam hal ini, Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI diperintahkan untuk menginstruksikan para atase pertahanan Indonesia di berbagai negara guna memetakan situasi dan kondisi WNI.
Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta perwakilan diplomatik Indonesia seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara terkait.
Pengamanan Kedutaan di Jakarta
Dalam telegram tersebut, Komando Daerah Militer Jaya atau Kodam Jaya juga mendapat instruksi khusus untuk meningkatkan patroli keamanan di wilayah DKI Jakarta.
Patroli tersebut difokuskan pada berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar negara sahabat yang berada di ibu kota. Tujuannya adalah menjaga stabilitas keamanan dan memastikan situasi tetap kondusif.
Peran Intelijen dan Kesiapsiagaan Satuan
Instruksi lainnya juga diberikan kepada satuan intelijen TNI untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Upaya pencegahan ini terutama difokuskan pada area objek vital strategis serta kawasan diplomatik.
Selain itu, seluruh badan pelaksana pusat TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan diwajibkan segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Telegram tersebut secara tegas menyebutkan bahwa instruksi tersebut merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI.
Telegram Dikirim ke Berbagai Pimpinan TNI
Telegram Panglima TNI tersebut ditujukan kepada berbagai pejabat tinggi di lingkungan TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, hingga sejumlah pimpinan komando utama operasi TNI.
Selain itu, perintah juga ditujukan kepada pejabat Mabes TNI, pimpinan badan intelijen TNI, komando pendidikan dan pelatihan, serta berbagai satuan pendukung lainnya.
Dengan adanya instruksi siaga ini, TNI diharapkan dapat menjaga kesiapan operasional dan mampu merespons dengan cepat setiap perkembangan situasi keamanan yang terjadi.
