MUI Imbau Tidak Perlu Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
Bandung, Voks Radio – Isu sweeping atau razia rumah makan yang buka pada siang hari selama bulan Ramadan kembali menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa tidak perlu ada aksi sweeping atau tindakan sepihak dari masyarakat terhadap pelaku usaha yang tetap beroperasi di siang hari.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari pemberitaan detikcom, MUI menyampaikan bahwa penegakan aturan bukanlah kewenangan masyarakat umum. Jika memang terdapat regulasi yang mengatur operasional rumah makan selama Ramadan, maka pelaksanaannya menjadi tanggung jawab aparat atau otoritas yang berwenang, bukan dilakukan secara mandiri oleh kelompok tertentu.
Penegakan Aturan Bukan Tugas Masyarakat
MUI menilai aksi sweeping berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang sebenarnya bisa dihindari. Ramadan, yang seharusnya menjadi bulan penuh ketenangan dan pengendalian diri, justru bisa tercoreng apabila diwarnai tindakan represif atau intimidatif terhadap pihak lain.
Menurut MUI, jika ada kebijakan daerah terkait pembatasan jam operasional rumah makan, maka mekanisme pengawasannya harus dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur hukum. Tindakan sepihak tidak hanya melanggar ketertiban, tetapi juga bisa memicu konflik di tengah masyarakat yang majemuk.
Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga ketertiban umum adalah bagian dari tanggung jawab bersama, namun tetap harus berada dalam koridor hukum.
Ramadan dan Sikap Saling Menghormati
Dalam suasana Ramadan, MUI mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan sikap saling menghormati. Tidak semua warga negara menjalankan ibadah puasa. Ada masyarakat non-Muslim, orang yang sedang sakit, musafir, ibu hamil, atau kelompok lain yang memiliki alasan syar’i maupun kondisi tertentu sehingga tidak berpuasa.
Karena itu, menjaga harmoni di ruang publik menjadi hal yang sangat penting. Kehadiran rumah makan yang tetap buka tidak serta-merta menjadi pelanggaran, selama tidak ada aturan khusus yang dilanggar.
MUI juga mengingatkan bahwa esensi Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi, menjaga lisan, serta mengontrol sikap dan perilaku. Aksi sweeping dinilai justru bertentangan dengan semangat tersebut.
Dukungan dari DPR dan Pemerintah Daerah
Imbauan agar tidak melakukan sweeping juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tindakan razia oleh masyarakat dapat menimbulkan tekanan sosial serta rasa tidak aman.
Menurut pandangan DPR, pendekatan persuasif dan edukatif jauh lebih efektif dibandingkan tindakan konfrontatif. Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Depok (Pemkot Depok) yang memastikan tidak akan mentolerir tindakan sweeping. Pemerintah daerah menegaskan bahwa ketertiban umum harus dijaga melalui mekanisme resmi dan sesuai aturan.
Meski demikian, Pemkot Depok tetap mengimbau pemilik rumah makan untuk menghormati suasana Ramadan. Salah satu bentuk penghormatan yang bisa dilakukan adalah memasang tirai atau penutup bagi rumah makan yang tetap buka di siang hari.
Fokus pada Ibadah dan Kebersamaan
Imbauan MUI ini diharapkan dapat meredam potensi gesekan sosial yang kerap muncul setiap Ramadan. Alih-alih melakukan tindakan sepihak, masyarakat diajak untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas ibadah dan menjaga persaudaraan.
Ramadan adalah bulan refleksi diri, memperbanyak amal, dan mempererat silaturahmi. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang beragam, toleransi dan saling menghormati menjadi fondasi penting agar suasana tetap kondusif.
Teman Voks, perbedaan pilihan dan kondisi dalam menjalankan ibadah adalah bagian dari realitas sosial. Dengan saling memahami dan menahan diri, Ramadan bisa dijalani dengan damai, penuh kebersamaan, serta tetap menjaga ketertiban di ruang publik.
