Kemenpar Perkuat Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Alam, Fokus Keselamatan dan Keberlanjutan

Bandung – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat langkah mitigasi bencana di berbagai daerah yang memiliki destinasi wisata alam. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak bencana sekaligus menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan sektor pariwisata, khususnya di wilayah rawan bencana.

Dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, Kemenpar menjelaskan telah menyiapkan sejumlah pedoman dan modul yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak. Modul tersebut memuat topik keselamatan, penanggulangan kebencanaan, hingga pengelolaan pengunjung di destinasi wisata.

“Pedoman atau modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata,” ujar Kemenpar.

Dorong Manajemen Risiko di Destinasi Wisata

Selain pedoman umum, Kemenpar juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk menerapkan manajemen risiko destinasi pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Penerapan ini mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat banyak destinasi unggulan Indonesia berada di kawasan alam terbuka seperti pegunungan, danau, pantai, dan hutan, yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor.

Tak hanya itu, Kemenpar juga telah menyiapkan pedoman Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) sebagai standar dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta keberlanjutan lingkungan di kawasan wisata. Pedoman ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan destinasi wisata yang tangguh terhadap bencana.

Dampak Banjir di Sejumlah Wilayah Sumatera

Terkait bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, Kemenpar menyatakan telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Dinas Pariwisata Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga 25 Desember 2025, tercatat sebanyak 53 desa wisata dan 29 daya tarik wisata (DTW) di Sumatera Utara terdampak banjir. Sementara di Sumatera Barat, banjir berdampak pada 28 desa wisata dan 74 DTW.

Adapun untuk wilayah Aceh, jumlah desa wisata dan DTW yang terdampak belum dapat dikonfirmasi ulang. Kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif dan upaya bantuan masih difokuskan pada proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Fokus Respon Cepat dan Bantuan Kemanusiaan

Saat ini, pemerintah memprioritaskan respon cepat dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, penyelamatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban banjir. Kemenpar turut berperan aktif dengan berkolaborasi bersama pengusaha pariwisata dan mitra strategis dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak di Sumatera.

Bantuan yang dihimpun meliputi makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, pakaian, perlengkapan umum, hingga kebutuhan sekolah. Dukungan juga datang dari civitas akademika Politeknik Pariwisata Medan yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak di wilayah Besilam, Sumatera Utara.

Peran BPODT dalam Penyaluran Bantuan

Selain Kemenpar, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) juga turut mengambil bagian dalam penyaluran bantuan. Pada 28 November 2025, BPODT menyalurkan bantuan berupa beras, gula, telur, dan mie instan kepada masyarakat terdampak longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara, serta warga terdampak banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selanjutnya, pada 4 Desember 2025, BPODT kembali menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pariwisata Tangguh Bencana Jadi Prioritas

Teman Voks, berbagai langkah yang dilakukan Kemenpar ini menegaskan pentingnya membangun sektor pariwisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan tangguh terhadap bencana. Mitigasi yang matang, koordinasi lintas sektor, serta kepedulian terhadap masyarakat terdampak menjadi kunci agar pariwisata tetap berkelanjutan di tengah tantangan alam.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang lebih siap menghadapi risiko, sekaligus tetap menjadi ruang aman dan nyaman bagi wisatawan.