Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump, Peluang atau Risiko bagi Palestina?
Bandung — Teman Voks, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penandatanganan dilakukan di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), dan langsung memantik perdebatan luas di dalam maupun luar negeri.
Presiden Prabowo menyebut keterlibatan Indonesia sebagai peluang bersejarah, khususnya untuk mendorong perdamaian di Gaza. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia justru berisiko terseret agenda politik Amerika Serikat jika tidak memiliki agenda yang jelas dan terukur.
Alasan Indonesia Bergabung
Usai penandatanganan piagam, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan kesempatan nyata untuk mendorong terciptanya perdamaian bagi rakyat Palestina.
“Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo.
Dalam keterangan resmi laman Kantor Presiden, partisipasi Indonesia dinilai memiliki makna strategis. Pemerintah menilai forum ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan proses transisi dan rekonstruksi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), serta tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Indonesia juga disebut akan secara aktif menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.
Soal Iuran Keanggotaan Triliunan Rupiah
Salah satu isu yang memicu polemik adalah kabar adanya kewajiban iuran sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun bagi anggota permanen Dewan Perdamaian.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan hingga kini belum ada pembahasan soal pembayaran tersebut.
“Keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” kata Nabyl.
Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan akan mengikuti prosedur hukum masing-masing negara.
Apakah Indonesia Jadi ‘Antek Asing’?
Isu lain yang mencuat di media sosial adalah anggapan bahwa Indonesia akan menjadi “antek asing” dengan bergabung ke Dewan Perdamaian Trump.
Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, keterlibatan Indonesia justru bisa memperkuat peran diplomatik, asalkan disertai agenda yang jelas.
“Kalau tidak punya agenda setting yang kuat, risikonya memang Indonesia bisa terseret agenda Trump dan kehilangan legitimasi domestik,” kata Agung.
Ia menilai Indonesia justru memiliki peluang besar untuk mendorong keterlibatan Palestina dalam struktur Dewan Perdamaian, mengingat saat ini tidak ada perwakilan warga Palestina dalam jajaran dewan eksekutif.
Tidak Melanggar Prinsip Bebas Aktif
Terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif, Agung menilai keikutsertaan Indonesia tidak melanggarnya. Sebab Dewan Perdamaian bukan aliansi militer, keanggotaannya tidak bersifat permanen, dan masih bersifat eksperimental.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang. Menurutnya, langkah Indonesia sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif dan bertujuan memperkuat upaya internasional menghentikan kekerasan di Gaza.
“Indonesia memiliki ruang untuk memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor mandat yang jelas dan mengutamakan tujuan kemanusiaan,” ujarnya.
DPR Ingatkan Risiko Strategis
Anggota DPR Komisi I, TB Hasanuddin, menilai keanggotaan Indonesia memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis.
Di satu sisi, Indonesia bisa memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam forum tersebut. Namun di sisi lain, ada risiko geopolitik, risiko keamanan personel, hingga potensi beban keuangan negara jika iuran triliunan rupiah benar-benar diberlakukan.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang bertentangan dengan prinsip dan resolusi PBB terkait Palestina–Israel,” tegas TB Hasanuddin.
Kontroversi Struktur Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian Trump juga menuai kritik karena struktur kepengurusannya. Salah satu sorotan adalah masuknya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak 2003, sementara tidak ada perwakilan warga Palestina di jajaran eksekutif.
Trump sendiri disebut akan memimpin Dewan Eksekutif Pendiri seumur hidup, bahkan setelah tak lagi menjabat Presiden AS. Dewan ini juga dinilai berpotensi melemahkan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.
Jalan Panjang Menuju Perdamaian
Rencana awal Dewan Perdamaian mencakup gencatan senjata permanen, pertukaran sandera, penarikan pasukan Israel, serta peningkatan bantuan kemanusiaan. Namun di lapangan, tantangan masih besar.
Gencatan senjata dinilai rapuh, kerusakan infrastruktur Gaza sangat masif, dan perbedaan sikap antara Israel dan Hamas masih tajam.
Teman Voks, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump membuka peluang sekaligus risiko. Semua bergantung pada sejauh mana Indonesia mampu menjaga konsistensi sikap pro-Palestina, mendorong keadilan, dan memastikan langkah diplomasi tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
