Guru Besar Kedokteran Dirikan MGBKI untuk Menjawab Dinamika Kesehatan di Indonesia
Para Guru Besar Kedokteran dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia sepakat mendirikan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) sebagai wadah kebersamaan sekaligus respon terhadap tantangan kompleks di sektor kesehatan. Pembentukan MGBKI bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis agar dunia kedokteran Indonesia semakin solid dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika kebijakan publik.
Dalam acara deklarasi yang digelar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat lalu, Ketua MGBKI Prof. Budi Iman Santoso menyampaikan bahwa majelis ini lahir dari rasa tanggung jawab moral para akademisi. “Kami merasa terpanggil untuk memastikan kebijakan kesehatan nasional selalu berlandaskan pada prinsip ilmiah, etika, serta keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Latar Belakang Pembentukan MGBKI
Prof. Budi menjelaskan, inisiatif mendirikan MGBKI muncul dari kesadaran akan besarnya peran Guru Besar Kedokteran dalam membentuk arah kebijakan pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, sistem kesehatan Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari kesenjangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga tantangan globalisasi yang menuntut peningkatan kompetensi dokter agar sejajar dengan standar internasional.
Baca Juga Tentang : Menaker: Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain itu, transformasi pendidikan kedokteran juga menjadi perhatian penting. Dengan adanya perkembangan teknologi, metode pembelajaran, serta tuntutan akreditasi internasional, para Guru Besar merasa perlu hadirnya forum independen yang mampu memberi pandangan strategis dan masukan berbasis riset kepada pemerintah maupun organisasi profesi. Dari sinilah MGBKI dibentuk dengan semangat persatuan, kepedulian, dan komitmen menjaga mutu pendidikan kedokteran Indonesia.
Peran dan Tujuan MGBKI
Majelis ini diharapkan dapat menjadi forum komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara Guru Besar Kedokteran dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Peran utamanya, yaitu dengan memberikan masukan berbasis data ilmiah bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, menjadi wadah kolaborasi antar-akademisi, baik dalam pendidikan maupun riset, menjaga martabat profesi kedokteran, agar tetap berlandaskan etika dan integritas akademik, serta mendorong penguatan sistem kesehatan nasional sehingga layanan kesehatan tidak hanya berkualitas di kota besar, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok.
Menurut Prof. Budi, dengan adanya MGBKI diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara akademisi, praktisi, dan pemerintah. Sinergi tersebut akan memperkuat fondasi pendidikan kedokteran, meningkatkan mutu lulusan, serta memperkokoh sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata.
Sikap MGBKI terhadap Kedudukan Kolegium
Dalam deklarasi peresmian, MGBKI juga menegaskan posisinya terkait peran kolegia dalam sistem pendidikan dan profesi kedokteran. Prof. Budi menekankan bahwa kolegium adalah lembaga profesi independen yang berwenang menetapkan standar pendidikan, kurikulum, kompetensi, hingga ujian profesi kedokteran di Indonesia.
Namun demikian, menurutnya, kolegium tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi kedokteran mutlak diperlukan agar kualitas pendidikan tetap terjaga, kompetensi dokter dapat diukur secara objektif, dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama.
“Kolegium tidak boleh dilepaskan dari akar akademiknya, yaitu perguruan tinggi dan fakultas kedokteran sebagai pusat ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan,” tegasnya. Dengan kata lain, posisi kolegium harus tetap berpijak pada fondasi akademik, bukan pada kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
Menjaga Independensi Profesi
Salah satu pesan utama dari MGBKI adalah pentingnya menjaga independensi kolegium dan profesi kedokteran. Menurut Prof. Budi, jika kolegium terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Sebaliknya, bila kolegium konsisten berorientasi pada kepentingan bangsa, mutu pendidikan, dan kesehatan publik, maka Indonesia akan memiliki dokter-dokter yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi.
Untuk itu, MGBKI mendorong adanya payung hukum yang jelas yang mengatur keberadaan kolegium. Payung hukum ini diharapkan mampu memberikan kepastian kelembagaan sekaligus pengakuan formal terhadap kolegium sebagai lembaga independen. Dengan dasar hukum yang kuat, kolegium bisa menjalankan fungsinya menjaga standar global pendidikan dan profesi kedokteran tanpa intervensi pihak luar.
Tantangan Kesehatan Nasional
Pendirian MGBKI juga berhubungan dengan berbagai tantangan kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Mulai dari masalah stunting, penyakit menular, hingga penyakit tidak menular yang meningkat drastis akibat pola hidup modern. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan masih belum merata, sementara pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan ketika menghadapi krisis.
Para Guru Besar menilai, semua masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan riset yang berkelanjutan, serta kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kehadiran MGBKI diharapkan menjadi suara moral yang menjaga agar arah pembangunan kesehatan nasional tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia.
Ajakan Kolaborasi
Sebagai penutup, MGBKI mengajak semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun praktisi kesehatan, untuk duduk bersama mencari solusi. Prinsip musyawarah, kolaborasi, dan integritas menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh majelis ini.
“Pendidikan kedokteran dan kesehatan adalah milik bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. Maka dari itu, kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik,” ujar Prof. Budi.
Dengan lahirnya MGBKI, diharapkan dunia kedokteran Indonesia memiliki wadah yang mampu memperkuat jembatan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pelayanan kesehatan. Langkah ini tidak hanya penting bagi peningkatan kualitas dokter di Indonesia, tetapi juga bagi keselamatan jutaan rakyat yang menggantungkan hidup pada sistem kesehatan yang kuat, adil, dan berdaya saing global.
Source : AntaraNews
Penulis : Dennisa Rizky Yudhistira
