Farhan Naikkan Anggaran Jalan Jadi Rp300 Miliar, Tata Kelola dan Lingkungan Jadi Sorotan
Bandung, Voks Radio – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, resmi menaikkan anggaran infrastruktur jalan dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar. Kebijakan tersebut disampaikan pada 19 Februari 2026 di Balai Kota Bandung sebagai langkah percepatan perbaikan ruas jalan rusak sekaligus peningkatan kualitas jalan di berbagai titik Kota Kembang.
Kenaikan anggaran yang lebih dari dua kali lipat ini diharapkan mampu mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah ruas jalan berlubang, rusak berat, hingga kualitas permukaan yang menurun akibat cuaca dan beban kendaraan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Namun demikian, Farhan menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak boleh sekadar besar secara nominal, melainkan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat.
“Perencanaan kita harus sangat matang sehingga terserap Rp300 miliar. Jangan cuma besar di angka, tapi tidak berkualitas,” ujar Farhan.
Perencanaan dan Pengawasan Diperkuat
Dalam kesempatan tersebut, Farhan menekankan pentingnya memperkuat aspek perencanaan dan pengawasan proyek. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut atas catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Menurut Farhan, tata kelola proyek harus semakin akuntabel dan transparan agar risiko penyimpangan dapat ditekan sejak tahap perencanaan.
“Kita harus meningkatkan lagi scoring pencegahan korupsi supaya bisa menjalankan amanat APBD dengan baik,” katanya.
Penguatan sistem pengawasan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik proyek, tetapi juga memperbaiki reputasi tata kelola pemerintahan daerah di mata publik.
Pembenahan Pengelolaan Sampah
Selain fokus pada infrastruktur jalan, Pemerintah Kota Bandung juga membenahi sistem pengelolaan sampah. Farhan menyebutkan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi penganggaran, ketersediaan sumber daya manusia, kesiapan lahan, hingga kualitas proses pengolahan sampah itu sendiri. Pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, serta mutu hasil daur ulang.
“Bukan hanya sampah diolah, tapi bagaimana prosesnya ramah lingkungan dan melibatkan banyak orang,” jelas Farhan.
Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas mengurangi volume limbah, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Target Kurangi Beban Sarimukti
Perbaikan sistem pengelolaan sampah ditargetkan mampu mengurangi setoran sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti. Selama ini, TPA Sarimukti menjadi lokasi pembuangan akhir sampah dari wilayah Bandung Raya dan kerap menghadapi persoalan kapasitas.
Dengan optimalisasi pengolahan di tingkat kota, diharapkan volume sampah yang dikirim ke TPA dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga ingin mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di tingkat lokal melalui penguatan sistem daur ulang dan pemanfaatan kembali material.
Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warga Kota Bandung.
Percepatan Pembangunan dan Transparansi
Kebijakan peningkatan anggaran jalan hingga Rp300 miliar ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat pembangunan fisik. Namun, Farhan menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai, melainkan juga dari kualitas hasil serta tata kelola yang transparan.
Dengan kombinasi antara percepatan infrastruktur, penguatan pengawasan, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah, pemerintah berharap dapat menghadirkan dampak nyata bagi kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.
Teman Voks, kebijakan ini menjadi momentum penting bagi Kota Bandung untuk memperbaiki wajah infrastruktur sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keberlanjutan lingkungan. Ke depan, realisasi dan pengawasan pelaksanaan program ini akan menjadi kunci keberhasilan dari rencana besar tersebut.
