BGN Bantah Isu Mitra MBG Raup Untung Bersih Rp1,8 Miliar per Tahun
Bandung, Voks Radio – Viral di media sosial, video Ketua BEM UGM yang menyebut mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun. Narasi tersebut dikaitkan dengan dugaan mark-up bahan baku hingga isu politik tertentu.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa informasi tersebut keliru dan menyesatkan.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” ujar Sony di Pekanbaru, Sabtu (21/2).
Bukan Untung Bersih, Melainkan Pendapatan Kotor
BGN menjelaskan, angka Rp1,8 miliar yang beredar di publik merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal, bukan keuntungan bersih.
Perhitungannya berasal dari insentif Rp6 juta per hari dikalikan 313 hari operasional dalam setahun (dengan asumsi hari Minggu libur). Jika dihitung, totalnya sekitar Rp1,87 miliar per tahun.
Namun angka tersebut belum dipotong berbagai biaya investasi awal yang harus ditanggung mitra. Untuk membangun dapur standar industri sesuai petunjuk teknis 401.1 tahun 2026, mitra membutuhkan investasi sekitar Rp2,5 hingga Rp6 miliar.
Biaya tersebut mencakup lahan, bangunan seluas kurang lebih 400 meter persegi, instalasi listrik tiga fase, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), CCTV, hingga sertifikasi halal dan keamanan pangan.
Dengan nilai investasi sebesar itu, BGN menyebut titik impas atau break even point (BEP) secara rasional baru dapat tercapai dalam kurun waktu 2 hingga 2,5 tahun. Artinya, pada dua tahun awal operasional, mitra masih berada dalam fase pengembalian modal serta depresiasi aset.
Bantah Isu “Sunat Porsi”
Selain isu keuntungan besar, BGN juga membantah tudingan bahwa mitra bisa meraup laba dengan cara menyunat porsi makanan.
Sony menjelaskan bahwa insentif Rp6 juta per hari merupakan insentif fasilitas atau gedung (availability payment), bukan keuntungan dari pengadaan makanan.
Sementara itu, anggaran bahan baku dikelola secara terpisah menggunakan sistem virtual account (VA) dengan prinsip at-cost. Dana belanja bahan tidak masuk ke rekening pribadi mitra dan hanya bisa dicairkan berdasarkan bukti transaksi riil.
Menurut BGN, tidak ada margin keuntungan dari makanan dalam skema MBG. Jika terdapat selisih harga bahan, dana tersebut tidak dapat ditarik sebagai keuntungan pribadi. Seluruh transaksi tercatat dalam sistem keuangan dan berada di bawah pengawasan ketat.
“Dengan mekanisme ini, tidak ada ruang bagi praktik ‘sunat porsi’ untuk mencari keuntungan,” tegas Sony.
Kontrak dan Risiko di Tangan Mitra
BGN juga menegaskan bahwa kontrak mitra berlaku selama satu tahun dan dapat dihentikan jika tidak memenuhi standar higienitas serta operasional.
Seluruh biaya perawatan aset, risiko renovasi, hingga potensi relokasi akibat penolakan sosial menjadi tanggung jawab mitra sepenuhnya. Jika terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) atau kejadian luar biasa seperti keracunan, operasional bisa disuspend bahkan ditutup permanen.
Dalam skema tersebut, risiko kerugian investasi sepenuhnya berada di pihak mitra.
Klaim Hemat APBN
BGN menilai skema kemitraan justru lebih efisien bagi keuangan negara. Jika pemerintah harus membangun sekitar 30 ribu SPPG secara mandiri dengan asumsi Rp3 miliar per unit, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp90 triliun, belum termasuk pembebasan lahan dan biaya perawatan.
Dengan sistem insentif harian, negara tidak perlu mengeluarkan belanja modal besar di awal, sementara risiko konstruksi dialihkan kepada mitra.
BGN juga menegaskan bahwa proses seleksi mitra dilakukan secara terbuka dan berbasis standar teknis, bukan berdasarkan afiliasi politik tertentu.
“Program MBG dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Narasi yang menyederhanakan pendapatan kotor menjadi ‘untung bersih’ tidak mencerminkan skema yang sebenarnya,” pungkas Sony.
Teman Voks, polemik ini menunjukkan pentingnya memahami detail kebijakan sebelum menarik kesimpulan. Transparansi data dan literasi publik menjadi kunci agar diskusi tetap berbasis fakta, bukan asumsi.
