Kursi Sekolah Dijual? Farhan Sidik Dugaan Jual Beli Kursi SPMB Bandung 2025 – Bandung, kota yang katanya ramah pendidikan, kini kembali dihadapkan pada isu lama yang tak kunjung selesai: dugaan jual beli kursi sekolah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara soal temuan awal praktik nakal dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Nilainya? Gak main-main. Satu kursi bisa dihargai hingga Rp8 juta.
Laporan dari Orang Tua Calon Murid
Masalah ini tercium usai beberapa orang tua calon siswa mengaku mendapat tawaran untuk “mengamankan kursi” di sekolah negeri tertentu. Mereka mengungkapkan, praktik ini tidak hanya sekadar omong kosong, tapi sudah mengarah ke transaksi uang. Pemerintah Kota Bandung pun langsung gerak cepat.
“Sudah masuk tahap penyelidikan,” kata Farhan tegas, Selasa (10/6) di Balai Kota Bandung. “Kalau baru indikasi, kami beri peringatan keras dan sanksi administrasi berat. Tapi kalau sudah terjadi transaksi dana, itu pidana.”
Yang Nerima Kena, Yang Ngasih Juga Bisa Masuk Bui
Menariknya, Farhan tak hanya menyorot oknum penerima. Ia juga dengan jelas menyatakan bahwa pemberi—alias orang tua yang tergiur “jalur belakang”—juga tak akan lolos dari jerat hukum. Prinsipnya: dua-duanya bersalah.
“Pidananya tidak hanya yang menerima ya, yang memberi juga akan kita beri sanksi pidana,” ujarnya. Meski begitu, Farhan belum membuka nama sekolah yang sedang diselidiki karena prosesnya masih berjalan.
Tapi nominalnya sudah bikin publik geleng-geleng: antara Rp5 juta sampai Rp8 juta. “Per kursi, lumayan,” sindirnya.
Bukan Sekadar Moral, Ini Soal Masa Depan Pendidikan
Farhan mengimbau keras kepada para orang tua untuk tidak tergoda oleh tawaran oknum-oknum yang mengklaim bisa “menolong” anak lolos ke sekolah impian. Menurutnya, ini bukan sekadar urusan lulus seleksi atau tidak, tapi soal integritas dalam dunia pendidikan yang seharusnya dijaga sejak awal.
“Jangan pernah tergoda untuk menerima tawaran atau memberikan uang kepada mereka yang mengklaim bisa membantu anaknya keterima di sekolah,” tegasnya.
SPMB Harusnya Soal Prestasi, Bukan Relasi
Isu jual beli kursi di sekolah negeri bukan barang baru. Setiap tahun, selalu saja muncul celah yang dimanfaatkan oknum tertentu—baik dari dalam maupun luar institusi pendidikan. Padahal, sistem Penerimaan Murid Baru seharusnya dibangun atas dasar transparansi dan keadilan.
Kalau praktik curang ini terus dibiarkan, anak-anak yang berhak masuk berdasarkan prestasi atau domisili justru bisa tersingkir hanya karena kalah “modal”.
Voks Take: Sekolah untuk Semua, Bukan untuk yang Bayar Lebih
Farhan—yang dikenal vokal dan terbuka dalam berbagai isu sosial—menekankan komitmennya untuk membersihkan dunia pendidikan di Bandung dari praktik kotor semacam ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi serupa.
“Pendidikan adalah hak semua warga. Jangan sampai jadi bisnis yang mengorbankan masa depan anak-anak kita,” tutupnya.
Source :Metronews
