Indonesia Disebut Akan Kirim Pasukan ke Gaza, Ini Respons Dubes Iran dan Pemerintah RI
Teman Voks, kabar soal kemungkinan Indonesia mengirim pasukan ke Jalur Gaza mendadak jadi sorotan internasional. Isu ini mencuat setelah media Israel melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan dalam kerangka Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Isu tersebut langsung memantik perhatian, apalagi menyangkut konflik panjang di Gaza dan keterlibatan banyak negara dalam upaya menjaga gencatan senjata serta proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Lalu, bagaimana respons dari pihak terkait?
Respons Dubes Iran: Itu Keputusan Indonesia
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, turut buka suara terkait kabar tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri peringatan Hari Nasional Iran sekaligus Peringatan ke-47 Kemenangan Revolusi Islam Iran di Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Menurut Boroujerdi, keputusan untuk mengirim pasukan sepenuhnya merupakan hak dan kepentingan Indonesia sebagai negara berdaulat.
“Indonesia memutuskan kepentingannya sendiri. Saya tidak akan ikut campur dalam keputusan Indonesia. Saya menghormati semua keputusan yang diambil pemerintah Indonesia untuk rakyatnya,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menegaskan bahwa setiap negara tentu memiliki kepentingan masing-masing dan akan melakukan apa yang dianggap terbaik bagi rakyatnya. Meski demikian, Boroujerdi memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan memengaruhi hubungan baik antara Indonesia dan Iran.
“Keputusan tersebut tidak mempengaruhi persahabatan Indonesia dan Iran,” tambahnya.
Board of Peace dan Mandat Hingga 2027
Teman Voks, isu ini tak lepas dari keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada November 2025 lalu. DK PBB mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat untuk membentuk Board of Peace (BoP), sekaligus memberi wewenang pembentukan ISF.
Dalam mandatnya, BoP akan memerintah Gaza hingga akhir tahun 2027 serta mengoordinasikan upaya rekonstruksi di wilayah tersebut. ISF nantinya bisa dikerahkan di bawah komando badan ini untuk menjaga stabilitas dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Namun, Boroujerdi mengaku tidak yakin Dewan Perdamaian ini akan benar-benar berhasil menjadi solusi konflik Gaza.
“Saya tidak percaya bahwa Dewan Perdamaian akan berhasil. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu ide yang baik atau ide yang buruk,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Iran dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam agresi serta pendudukan Israel di wilayah tersebut. Bahkan, Iran beberapa kali terlibat konflik langsung dengan Israel sejak agresi di Gaza meningkat.
Indonesia Masih Tahap Persiapan
Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan konfirmasi final terkait kabar pengerahan pasukan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menyebut bahwa upaya Indonesia dalam mendukung perdamaian dan rekonstruksi di Gaza masih dalam tahap persiapan.
“Terkait kabar bahwa Indonesia akan menjadi ‘negara pertama’ yang mengirim pasukan, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut,” ujar Rico saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Ia menambahkan bahwa berbagai hal yang bersifat operasional—mulai dari tanggal keberangkatan, jumlah personel, mekanisme penugasan, hingga lokasi—akan diumumkan setelah ada keputusan resmi dan pengaturan misi yang final.
Artinya, hingga saat ini belum ada kepastian resmi bahwa Indonesia benar-benar akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza.
Disebut Bisa Kirim 8.000 Pasukan
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia berpotensi mengirim sekitar 8.000 pasukan sebagai bagian dari total 20.000 personel ISF.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Pemerintah masih mempersiapkan skema, termasuk komposisi personel dari masing-masing negara yang terlibat.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000 itu. Total (tentaranya) 20 ribu,” kata Prasetyo.
Terkait lokasi penempatan, termasuk isu penugasan di wilayah Rafah atau Khan Younis di Gaza selatan, pemerintah juga belum menetapkan secara pasti. Indonesia masih menunggu adanya kesepakatan internasional sebagai dasar hukum pengiriman pasukan perdamaian.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri aja kalau suatu waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan,” tegasnya.
Fokus pada Gencatan Senjata dan Rekonstruksi
Pasukan ISF, termasuk jika Indonesia terlibat, disebut akan bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Mereka juga kemungkinan menangani isu-isu di perbatasan, bukan untuk berkonfrontasi langsung ataupun melucuti senjata Hamas.
Sebagai contoh, pasukan Indonesia disebut bisa saja ditempatkan untuk mengawasi garis perbatasan di wilayah Khan Younis dan Rafah.
Teman Voks, hingga kini semuanya masih berada dalam tahap persiapan dan pembahasan diplomatik. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa komitmen terhadap perdamaian dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas, namun setiap langkah akan diambil dengan mempertimbangkan mandat internasional serta kepentingan nasional.
Perkembangan soal rencana ini tentu masih akan terus dinantikan, terutama menjelang rencana pertemuan perdana negara anggota Board of Peace di Washington pada 19 Februari mendatang.
Kita tunggu saja bagaimana keputusan finalnya dan seperti apa peran Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas di Gaza ke depan.
