Ormas Islam dan Pesantren Sepakat Dukung Langkah Pemerintah Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Bandung — Teman Voks, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan dari dalam negeri. Sebanyak 16 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Barat menyatakan kesepakatan untuk mendukung langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah internasional.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan itu membahas posisi Indonesia dalam isu Palestina, sekaligus arah kebijakan luar negeri yang akan ditempuh pemerintah ke depan.
Tiga Tataran Kesepakatan
Gus Yahya menjelaskan, pertemuan dengan Presiden memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Menurutnya, terdapat tiga tataran kesepakatan utama yang dicapai antara pemerintah dan para tokoh Islam.
“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat Proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, dan memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujar Gus Yahya kepada awak media, Rabu (4/2/2026).
Kesepakatan ini menegaskan kembali sikap konsisten Indonesia yang sejak lama menempatkan isu Palestina sebagai bagian dari mandat konstitusional dan moral bangsa.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam inisiatif internasional yang digagas Amerika Serikat, yakni Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Gus Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan mendalam mengenai pendekatan realistis agar Indonesia dapat berperan lebih konkret dan berdampak nyata dalam upaya perdamaian.
“Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut,” jelasnya.
Menurut Gus Yahya, keikutsertaan Indonesia bukan dimaksudkan sebagai langkah simbolik semata, melainkan bagian dari strategi diplomasi agar suara dan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam forum global yang berpengaruh.
Konsolidasi Negara Islam Demi Palestina
Lebih lanjut, Gus Yahya menekankan bahwa keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian bertujuan mendorong langkah-langkah yang lebih terkonsolidasi di antara negara-negara Islam dan Timur Tengah. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
“Motivasinya tetap sama, yaitu membela dan membantu rakyat Palestina,” ujar Gus Yahya.
Ia menilai, tanpa konsolidasi yang kuat, berbagai inisiatif internasional berpotensi kehilangan arah dan tidak memberikan dampak signifikan bagi penyelesaian konflik.
Pemerintah Tetap Waspada dalam Diplomasi
Meski membuka ruang bagi diplomasi yang lebih progresif, Gus Yahya menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan catatan penting terkait kewaspadaan. Pemerintah Indonesia, kata dia, berkomitmen untuk tidak mudah terbawa arus diplomasi internasional yang justru berisiko merugikan kepentingan Palestina.
“Kami memahami semua yang disampaikan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” tambahnya.
Sikap ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan peran aktif di forum internasional dengan prinsip keberpihakan yang selama ini dipegang Indonesia.
Penguatan Komunikasi Pemerintah dan Ormas Islam
Selain membahas isu Palestina, pertemuan tersebut juga menyinggung persoalan domestik. Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo menyetujui perlunya mekanisme komunikasi yang lebih kuat dan rutin antara pihak Istana dengan pimpinan Ormas Islam serta tokoh-tokoh agama.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkokoh persatuan nasional dan menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan umat Islam dalam menyikapi isu-isu strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Presiden menyetujui bahwa perlu ada upaya konsolidasi, sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam. Nanti akan dibicarakan mekanisme yang bisa dibuat untuk itu,” pungkas Gus Yahya.
Dengan kesepakatan ini, dukungan Ormas Islam terhadap langkah pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina diharapkan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga terwujud dalam sinergi diplomasi dan persatuan nasional yang lebih solid.
