Ketegangan Denmark–Amerika Serikat soal Greenland, Sejauh Apa Kesenjangan Kekuatan Militernya?
Bandung — Teman Voks, hubungan antara Denmark dan Amerika Serikat tengah memanas setelah Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial soal keinginannya untuk “mengambil alih” Greenland demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut bukan hal baru. Trump sudah sejak masa jabatan pertamanya secara terbuka menyatakan minat terhadap Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Namun kali ini, pernyataannya menuai respons keras karena Trump menyebut AS akan mengambil Greenland “dengan cara apa pun”.
Pernyataan itu memicu kekhawatiran serius di Denmark. Salah satu suara paling lantang datang dari Anggota Parlemen Denmark, Rasmus Jarlov, yang menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat di Greenland akan dianggap sebagai bentuk invasi.
Denmark: Invasi Berarti Perang
Rasmus Jarlov menegaskan bahwa Denmark memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertahankan Greenland dan melindungi warganya. Ia menyebut, puluhan ribu warga Greenland secara jelas menolak berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.
“Denmark akan tetap melindungi Greenland. Jika pasukan AS sampai melakukan invasi, itu berarti perang, dan kami akan berhadapan satu sama lain,” ujar Jarlov seperti dikutip dari CNN.
Pernyataan ini menandai eskalasi retorika yang cukup tajam antara sekutu lama dalam aliansi NATO tersebut. Meski sama-sama berada dalam payung aliansi militer Barat, isu Greenland menyentuh aspek kedaulatan dan identitas nasional yang sensitif bagi Denmark.
Posisi Strategis Greenland
Greenland selama ini memang dianggap memiliki posisi strategis penting, terutama dari sisi militer dan geopolitik. Lokasinya di kawasan Arktik menjadikannya titik krusial untuk pemantauan pertahanan udara, jalur rudal balistik, hingga akses sumber daya alam.
Amerika Serikat sendiri telah memiliki kehadiran militer di Greenland melalui Pangkalan Udara Thule (kini Pituffik Space Base). Namun, kehadiran tersebut selama ini berada dalam kerangka kerja sama dengan Denmark, bukan penguasaan penuh wilayah.
Kekuatan Militer Denmark
Jika dilihat dari sisi kekuatan militer, Denmark merupakan negara dengan kapasitas pertahanan yang relatif terbatas dibandingkan kekuatan besar dunia.
Berdasarkan catatan Global Military, Denmark memiliki sekitar 15.000 personel militer aktif dan sekitar 44.000 personel cadangan. Jumlah ini mencerminkan fokus Denmark pada pertahanan regional, bukan kekuatan proyeksi global.
Di sektor udara, Denmark memiliki sekitar 128 unit pesawat militer, termasuk 62 jet tempur dan 34 helikopter. Armada ini digunakan terutama untuk pertahanan wilayah udara nasional dan misi NATO.
Untuk kekuatan laut, Denmark mengoperasikan sekitar 127 kapal perang. Namun negara ini tidak memiliki kapal induk maupun kapal selam. Di darat, Denmark memiliki 44 unit tank tempur utama dan tidak memiliki senjata nuklir.
Dominasi Militer Amerika Serikat
Di sisi lain, Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Berdasarkan Lowy Institute Asia Power Index 2025 Edition, AS berada di peringkat pertama secara global.
Amerika Serikat memiliki sekitar 1.395.000 personel militer aktif dan 806.700 personel cadangan. Dari sisi udara, AS mengoperasikan sekitar 200 pangkalan udara aktif dengan total 13.043 pesawat militer.
Armada udara tersebut mencakup 3.308 jet tempur, 5.496 helikopter, serta 135 pesawat pembom strategis. Dari sisi darat, AS memiliki 4.640 unit tank tempur utama.
Yang paling mencolok adalah kekuatan nuklirnya. Amerika Serikat memiliki sekitar 5.277 hulu ledak nuklir, dengan 1.770 di antaranya dikerahkan secara aktif. Di laut, AS mengoperasikan 241 kapal militer, termasuk 20 kapal induk dan 69 kapal selam.
Bukan Sekadar Soal Angka
Secara angka dan kapabilitas, perbandingan kekuatan militer Denmark dan Amerika Serikat menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. AS jelas berada di posisi dominan dalam hal personel, teknologi, dan jangkauan global.
Namun bagi Denmark, isu Greenland bukan semata persoalan kekuatan militer. Ini menyangkut kedaulatan, hukum internasional, dan perlindungan warga. Pernyataan keras dari parlemen Denmark mencerminkan sikap bahwa negara tersebut tidak akan begitu saja mengalah meski menghadapi negara adidaya.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa dalam geopolitik global, kekuatan militer bukan satu-satunya faktor penentu. Identitas nasional, hukum internasional, dan legitimasi politik tetap memainkan peran penting.
Voks Radio akan terus menemani Teman Voks mengikuti dinamika geopolitik dunia dan dampaknya bagi stabilitas internasional.